Kenapa Ada UUP Bojonegoro

Oleh : Didik Wahyudi
Upah Umum Perdesaan atau disingkat UPP, sudah disahkan tanggal 6 April 2015 lalu. Niatannya mendorong industri tumbuh subur di pedesaan, memberi kemudahan bagi pengusaha yang memiliki industri di desa dan menjamin hak dan kewajiban pengusaha. Dengan maksud dan tujuan tersebutlah yang menjadikan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 13 itu lahir.

Tak ada sama sekali alasan soal kesejahteraan bagi buruh maupun warga desa yang dijadikan tempat lokasi pabrik. Semua alasan Perbup itu dibuat untuk keuntungan dan kepentingan pengusaha, melindungi pengusaha yang sudah mandiri dengan modal besar dibanding melindungi warga desa maupun buruh yang lemah. Tak ada maksud dan tujuan lain, selain bagi pengusaha.

Mimpi Perbup UUP itu untuk menggairahkan industri di desa nyatanya jauh dari harapan. Mimpinya dengan Perbup tersebut bisa mendatangkan investor dengan kategori 9 jenis industri padat karya. Padahal tak melulu investor mempertimbangkan arah bisnisnya. Karena pertimbangan upah buruh murah, banyak pabrik-pabrik berdiri malah di kabupaten dengan UMK yang lebih tinggi dibanding UMK Kabupaten Bojonegoro.

Selama kurun waktu sejak diundangkan hingga sekarang, Perbup tersebut hanya menarik satu pabrik baru saja, padahal ada 17 kecamatan yang menjadi target berdirinya pabrik-pabrik. Tak sebanding dengan upah murah buruh dengan target industrialisasi di desa-desa.

Perbup UUP Bojonegoro, semestinya tak perlu ada sebab sudah ada UMK yang ditetapkan tiap tahunnya oleh Gubernur Jawa Timur. Penetapan UMK pun berjalan alot melibatkan berbagai pihak untuk menentukan besaran upah, mulai dari buruh, pengusaha dan pemerintah. Pun tak jarang sebelum penetapan UMK diramaikan oleh demo-demo para buruh. Penetapan UMK juga dilakukan dengan kajian-kajian serta perdebatan alot, maka penetapan UMK tidak main-main. UMK adalah penerapan upah paling minimal bagi buruh, ingat paling minimal bagi buruh dengan syarat dan ketentuan. Upah sesuai UMK sudah paling sedikit-sedikitnya diatur masih ada peraturan upah yang lebih sedikit lagi yakni UUP Bojonegoro, Upah sesuai UUP jauh lebih sedikit dibanding UMK. Kisarannya UUP hanya 1 juta lima puluh ribu rupiah dan UMK Bojonegoro Rp 1.582.615 atau selisih Rp 532.615.

Selisih UUP dan UMK yang mencapai kurang lebih lima ratusan ribu itulah yang tentu merugikan para buruh di desa-desa. Padahal harga barang yang lebih banyak diproduksi di kota besar, harganya jauh lebih mahal jika sudah sampai ke desa. Karena tambahan biaya akomodasi, maka para buruh yang terkena kebijakan UUP makin keberatan belanja barang. Masak buruh di desa tidak butuh beli lipstik, bedak, baju, pasta gigi, sabun, sampo dan lainnya.

Masak cuma disuruh makan nasi pecel melulu di desa, apa tak butuh piknik barangkali. Kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha, tentu kurang baik seperti tercermin dari maksud dan tujuan Perbup UUP, harus ada pertimbangan keadilan bagi buruh di desa. Mempertimbangkan juga kebutuhan para buruh serta standart hidup layak bagi buruh di desa, alasan bahwa biaya hidup di desa lebih murah juga kurang tepat. La wong harga pulsa di desa, kadang lebih mahal kok dibanding di kota. Hal tersebut sudah dibahas di UMK, soal standart kebutuhan hidup buruh dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa ada UUP. Apakah perdesaan bukan bagian dari kabupaten yang termaktub dalam UMK.

Jika UUP diundangkan oleh pihak pemkab, nanti desa juga bisa dong menerbitkan Perdes soal upah tenaga kerja. Sebab Perdes juga diakui dalam sistem hukum Indonesia. Mbok jangan gitu terlalu memuliakan pengusaha, tapi lalai memuliakan buruh, gimana coba. Salam

Penulis adalah
Dewan Redaksi bojonegoropost.com

1003total visits,0visits today

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

© 2016 Bojonegoro Post. All Rights Reserved. Design by ThemeVina
Open


Hotline redaksibojonegoropost@gmail.com
Redaksi Jl. MH THamrin, Tegal Luwung No 17, Bojonegoro