Ini Gambaran Beban Hutang Pemkab Bojonegoro

Bojonegoropost – Hari ini (07/12) DPRD Bojonegoro menggelar rapat lanjutan dengan agenda yang membahas tentang tuntutan kontraktor atas pembayaran pekerjaannya. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto itu disebutkan usulan janji pembayaran akan dapat mulai dicairkan pada minggu ketiga bulan Januari 2018 mendatang.

Rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari OPD Pemkab Bojonegoro, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Bagian Pembangunan, Bappeda dan DPPKA.

Hingga saat ini, baru 30% dari total tagihan yang telah terbayar, namun demikian juga ada tagihan yang sudah dilunasi. Dari pekerjaan yang harus dibayar, maksimal tunggakan sudah berjalan selama 5 bulan.

Dari pembahasan rapat, total tunggakan Pemkab Bojonegoro pada tahun 2017 yang dibebankan pada tahun 2018 adalah senilai Rp 51 miliar lebih.

Secara garis besar, tunggakan itu ada di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina marga sekitar Rp. 33,7 miliar dan dinas PU Cipta Karya sekitar Rp. 18,3 miliar.

Selain itu masih ada beban hutang sekitar Rp 400 miliar dari total Rp 600 miliar akibat lebih salur bagi hasil migas. Beban hutang itu harus diangsur pada tahun anggaran 2018 dan 2019.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Bojonegoro beberapa kali menyatakan gagal bayar proyek. Diantaranya pada tahun anggaran 2014 senilai Rp24,4 miliar, karena penerimaan pajak rokok yang ditarget sebesar Rp29 miliar baru diterima Rp5 miliar.

Hal serupa juga terjadi pada tahun anggaran 2015 dan 2016 yang disebabkan oleh melesetnya penerimaan dana bagi hasil migas. Hal itu kemudian harus membuat Pemkab Bojonegoro melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya. (muhammad rifai/red)

256total visits,0visits today

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

© 2016 Bojonegoro Post. All Rights Reserved. Design by ThemeVina
Open


Hotline redaksibojonegoropost@gmail.com
Redaksi Jl. MH THamrin, Tegal Luwung No 17, Bojonegoro