Press "Enter" to skip to content

Menanti Hasil Gugatan

Oleh : Muhammad Nastain

Gaung gugatan Perdata peserta seleksi perangkat desa di Pengadilan Negeri Bojonegoro telah bergema dan hasil gugatan itu sangat dinantikan publik terutama para peserta seleksi laiinnya.

Namun akankah mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak antara Ahmad Bagus Kurniawan dan empat tergugat yakni Tim Pengisian Perangkat Desa (TPPD), Koordinator Tim Pengisian Perangkat Desa Kabupaten, Uiversitas Negeri Semarang (Unnes) dan Bupati Bojonegoro Cq Tim TPPD tingkat Kabupaten. itu menemukan kata sepakat damai atau malah sebaliknya?

Proses mediasi yang telah berlangsung, bersifat tertutup dan rahasia itu memang menjadikan buah tanda tanya bagi banyak kalangan. Sebab materi mediasi juga tidak bisa dipublikasikan. Apalagi gugatan itu tergolong kasus baru di Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro.

Semua memang tergantung pada kedua pihak. Ada kesepakatan damai atau tidak.

Lalu apakah ada jaminan kalau terjadi damai?

Kalau para pihak bersepakat, dibuatkan perjanjian kesepakatan, perjanjian itu dibawa ke hadapan Majelis Hakim, ditetapkan hakim dalam acta van dading, maka mengikat laksana putusan hakim.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 disebutkan apabila dalam rentang waktu mediasi selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama10 hari mengalami jalan buntu atau deadlock, maka Mediator menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk kemudian dilanjutkan tahapan persidangan, pembacaan gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

Meskipun dalam tahapan mediasi tidak tercapai kata sepakat para pihak baik penggugat atau tergugat apabila tercapai perdamaian ditengah perjalanan persidangan, persidangan tetap bisa dihentikan dengan membuat akta perdamaian, diluar tenggang waktu mediasi.

Sementara itu di lain pihak proses pelantikan perangkat desa hingga saat sudah mencapai sekira 270 lebih desa.

Namun apakah itu sudah menjadi pembuktian bahwa pelaksanaan itu sudah benar?

Sebab pelantikan atau pengangkatan perangkat desa itu adalah tahapan yang mesti dilalui setelah hasil pelaksanaan seleksi. Meski terdapat beberapa desa yang mangkir belum merekom melaksanakan pelantikan.

Bahkan dari beberapa ungkapan Kepala Desa yang saya jumpai pihaknya melaksanakan pelantikan perangkat desa itu dengan setengah hati alias tidak tulus melantik.

Alasannya sederhana, karena pihak desa tidak diberikan hak kesempatan atau kewenangan untuk mengetahui atau mengkoreksi Lembar Jawaban Komputer (LJK) secara manual pada masing-masing hasil skor yang di peroleh calon berperingkat 1 atau seterusnya. Dan hanya diberikan data hasil pengkoreksian dari tim kabupaten.

Sehingga pihak desa tidak bisa mengkoreksi kembali menyesuaikan atau mencocokkan kebenaran hasil peringkat skor yang diterima

Benar dan tidaknya tim kabupaten, mesti tetap melalui pembuktian. Sehingga diperoeh putusan pengadilan yang sah dan jelas serta berkekuatan hukum tetap.

Dengan begitu tuntutan atau gugatan Perdata yang diajukan penggugat, yang menyatakan pelaksanaan seleksi ujian tulis perangkat desa itu cacat hukum dapat dbuktikan benar atau tidak.

Namun penyelesaian perkara gugatan Perdata itu semua memang bergantung pada kedua pihak. Ada kesepakatan damai atau tidak.

Penulis adalah:
Mantan peserta ujian seleksi perangkat desa, tinggal di wilayah Kecamatan Baureno, Bojonegoro

1544total visits,0visits today

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open


Hotline red.bojonegoropost@gmail.com
Redaksi Perum Citra Permata Rajekwesi AA No 4, Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro

error: Maaf, halaman dilindungi